KPK Tetapkan Perampok Uang Rakyat Sjamsul Nursalim Tersangka BLBI

JAKARTA - MBC || KPK menetapkan Pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Istrinya Itjih Nursalim sebagai Tersangka dalam Kasus "Perampokan" Uang Rakyat BLBI. Menurut KPK keduanya diduga terlibat dalam Kasus Korupsi Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"KPK meningkatkan status penanganan Perkara ketingkat Penyidikan dan menetapkan Dua Orang sebagai Tersangka," tutur Saut Situmorang Wakil Ketua KPK saat Konferensi Pers di Gedung KPK, Senin (10/6/2019).

Sjamsul dan Itjih disangkakan telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (2) Ke (1) KUHP.

Sebelumnya dalam kasus ini KPK baru memproses Satu Orang yaitu Syafruddin Arsyad Temenggung mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Syafudfin sudah menjalani Proses Persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia dinyatakan bersalah dan dihukum 13 Tahun Penjara. Dan Hukumannya diperberat ditingkat Banding menjadi 15 Tahun Penjara dan sedang mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Usai vonis tersebut, KPK membuka Penyelidikan baru kasus tersebut, karena saat vonis Hakim meyakini Syafruddin tak sendiri berbuat Korupsi. KPK sudah memanggil Sjamsul dan Itjih untuk diperiksa, namun keduanya tak pernah memenuhi Panggilan dan Pengacaranya menyebutkan bahwa kliennya sedang berada di Singapura. 

Seperti diketahui bahwa, kasus ini berawal saat bos BDNI tersebut mendapatkan Kucuran BLBI sebesar Rp. 37 Triliun yang terdiri dari Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang khusus, Fasilitas Saldo Debet serta Dana Talangan Valas. BDNI juga menerima BLBI sebesar Rp. 5,4 Triliun dalam Periode setelah 29 Januari 1999 sampai dengan 30 Juni 2001 berupa Saldo Debet dan Bunga Fasilitas Saldo Debet

Namun BDNI diduga melakukan Penyimpangan dalam penggunaan Bantuan Dana Puluhan trilunan tersebut. BPPN kemudian menetapkan BDNI sebagai Bank yang melakukan Pelanggaran Hukum. Untuk menyelesaikan Persoalan Hukum tersebut, BDNI diwajibkan mengikuti Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) dengan Pola Perjanjian Master Settlement Aqcrusition Agreement (MSAA).

BDNI yang mengikuti MSAA itu menjaminkan Aset berupa Piutang Petambak sebesar Rp. 4,8 Triliun. Utang tersebut ternyata dijamin oleh Dua Perusahaan yang juga Milik Sjamsul Nursalim yaitu PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT. Wachyuni Mandira. Sjamsul menjaminkan hal tersebut sebagai Piutang lancar. Namun belakangan diketahui bahwa Piutang tersebut merupakan Kredit Macet.

Syafruddin dinilai terbukti menghapus Piutang BDNI kepada Petani Tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira. Kedua Perusahaan tersebut merupakan Perusahaan sang "Perampok dan Maling" Uang Rakyat Dana BLBI.

Setelah dihitung , didapatkan Hak tagih Utang dari para Petambak Plasma tersebut hanya sebesar Rp. 220 Miliar. Dengan demikian sisa utang BDNI sebesar Rp. 4,58 Triliun belum dibayarkan. Sementara Syafruddin yang menjadi Kepala BPPN sejak 22 April 2002, kemudian Menandatangani Surat dan malah menjelaskan bahwa Sjamsul Nursalim sudah menyelesaikan kewajiban PKPS.

Perbuatan Syafruddin dinilai telah membuat Sjamsul Nursalim mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4,58 Triliun. Hal tersebut yang kemudian dihitung sebagai Kerugian yang sangat Besar bagi Negara.



Wartawan : Bambang Tejo Lestioro


LEAVE A REPLY

Berita Wilayah