BPTJ Ajak Dialog Zaki dan Ade Yasin Terkait Perbup 47 Tahun 2018

JAKARTA - MBC || Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menggelar Rapat Koordinasi terkait Pembatasan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang Tambang di wilayah Tangerang - Bogor. Rakor tersebut digelar di Redtop Hotel Gambir Jakarta Pusat, kemarin. Sabtu (18/5/2019).

Ade Yasin selaku Bupati Bogor mengatakan Pihaknya masih melakukan uji coba Pembatasan Jam Operasional Truk Tambang, sebelum Ia Menandatangani Perbup yang sudah disiapkan, Ia ingin mengetahui dampak dari uji coba tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan dan kegaduhan di Lapangan.

"Mengapa kami sampai saat ini masih belum mengeluarkan Perbup Pembatasan Jam hal tersebut masih kami tahan untuk melihat situasi yang ada dilapangan, kami selalu berkoordinasi dengan BPTJ untuk menangani hal ini, untuk saat ini kami hanya melakukan uji coba Pembatasan sebelum Perbup Saya Tandatangani," Ujar Ade.

Lebih dalam lagi Ade menambahkan pada dasarnya pihaknya setuju dengan peraturan Bupati Tangerang dan Walikota Tangsel mengenai Pembatasan Jam Operasional, hanya saja kita perlu menyamakan Persepsi masalah Jam Operasional untuk disamakan, pihaknya juga menjaga Kondusifitas masyarakat dilapangan.

Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar menjelaskan Ihwal Ia membuat Pembatasan Jam Operasional banyak pertimbangan yang Pemerintah Kabupaten Tangerang Pikirkan sebelum membuat Perbup 47 tersebut, Ia tidak serta merta membuat Perbup. Pihaknya juga membuat Perbub berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Dishub Kabupaten Tangerang dan juga itu semua dilakukan hanya untuk melindungi masyarakat Kabupaten Tangerang.

"Problematika kita bukan hanya masalah jalur Malangnengah - Legok saja, tapi juga Jalur Lain yang kita Pikirkan dan Pengguna Jalan Lain yang kita Pikirkan, karena banyak Jalur yang dilintasi Truk bermuatan Tambang bukan hanya dari Bogor saja yang membawa Truk Tanah, tapi juga dari Wilayah Lain yang sudah masuk hampir ke seluruh Wilayah Kabupaten Tangerang," Ungkap Zaki.

Lebih dalam lagi Zaki menambahkan bahwa Problem yang kita hadapi bukan dari Truk yang Bermuatan Tambang tapi Tonasenya yang berlebihanlah menjadi Masalah, kalau mau bawa Material Tanah atau Material Tambang lainnya sekalipun Kami tidak Masalah apabila Truk Kecil (Engkel) dengan 2 Sumbu itu tidak Masalah.

Sementara itu Kepala BPTJ Bambang Prihantoro mengungkapkan Bahwa yang jadi Masalah adalah Kantong Parkir, dan Kami Kedepan akan menyiapkan Kantong Parkir, dan juga Kami Kedepan akan Mengundang pihak Transporter dan Masyarakat untuk kita ajak Berdialog agar mereka juga bisa mengetahui kondisi secara menyeluruh.

"ini semua perlu Komitmen bersama dan juga yang paling Utama Kantong Parkirnya yang perlu disiapkan dengan baik jangan sampai kendaraan malah menumpuk di jalan dan mengakibatkan Kemacetan yang parah," tutur Bambang.

Lebih dalam lagi Bambang menambahkan untuk saat ini kita Optimalkan Perbup yang ada di tiap daerah Masing - masing, kami berharap dengan pertemuan Kepala Daerah tingkat II ini bisa memberikan Solusi dan Kebaikan bagi semua Pihak.

Ditempat yang sama Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benjamin Davni pun mengiyakan pernyataan Bupati Zaki, bahwa Pemkot Tangsel pun telah lebih dahulu menerbitkan Perwal jam Operasional Kendaraan pada 2012.

"kami mendukung Pemkab Tangerang dalam menerapkan Perbup 47, karena memang kami telah lebih dahulu menerapkan aturan serupa pada 2012 Silam, hanya saja Pemkab Tangerang dibutuhkan Konsistensi dan Keseriusan dalam Menegakan Aturan tersebut," ujarnya.

Sumber: Diskominfo Kabupaten Tangerang.



Wartawan : Fatah Hidayat. S.Sos


LEAVE A REPLY

Berita Wilayah