Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Adakan Kegiatan Diskusi Tentang Aturan Berdemokrasi

KOTA SERANG - MBC || Sebagai sebuah Negara Demokrasi, para Elite Politik Indonesia seharusnya memahami bagaimana proses Demokrasi dan aturan bekerja untuk menghasilkan Rulling Elite atau Para Elite yang bisa mengatur Masyarakat, seperti Para Wakil Rakyat dan Kepala Daerah serta Kepala Pemerintahan.

Hal tersebut terungkap pada kegiatan Diskusi Demokrasi yang diadakan pada acara buka Puasa bersama Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI Korwil Banten dengan ICMI Orda se-Provinsi Banten di sebuah Rumah Makan di Kota Serang pada hari Sabtu, (18/5/2019)

“Sebagai sebuah The Only Game in Town, maka Demokrasi akan berjalan dengan baik jika dipahami dan diikuti aturan mainnya oleh para Pelaku Demokrasi dan juga adanya Penegakan Hukum untuk Mengawasi jalannya Peraturan tersebut “ Ungkap Prof.Dr.Lili Romli Guru Besar Politik Pemerintahan LIPI yang berbicara sebagai Keynote Speaker pada kegiatan tersebut.

Lebih lanjut Prof.Lili mengatakan, jika Pemilu sebagai salah satu Instrument Demokrasi tidak dipatuhi aturan mainnya, maka akan timbul banyak kegaduhan yang akan mengganggu kondisi Harmonis serta situasi Kondusif di tengah Masyarakat.

Masyarakat terutama pada tingkat Grassroot akan bingung dengan suasana perlawanan terhadap aturan Demokrasi yang seharusnya sudah menjadi kesepakatan sejak awal.

Disisi lain Rohman, MA salah seorang petugas Pemilu sejak Tahun 2004 hingga menjadi Komisioner Panwaslu Kota Serang pada Pemilu 2014 menyatakan bahwa menjadi penyelenggara Pemilu pada Era ini lebih Rumit dan terjaga Integritasnya, karena selain KPU (Komisi Pemilihan Umum), BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu), ada juga lembaga DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang mengawasai perilaku Etika para penyelenggara Pemilu.

“DKPP ini dapat menerima laporan jika ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan komisioner KPU dan BAWASLU atau PANWASLU serta lainnya, dan bahkan melalui persidangan pemeriksaan, DKPP dapat memecat status Keanggotaan seseorang dari Lembaga - lembaga penyelenggara PEMILU” ujar Rohman.

Dengan demikian, tuduhan kecurangan yang dilakukan penyelenggara Pemilu, jika pun ada, dapat dipastikan dalam Porsi yang sangat Minim, mengingat ketatnya Pengawasan yang dilakukan pada berbagai tingkatan penyelenggara Pemilu.

Meskipun demikian, adanya kecurangan dirasakan oleh Makmun Muzakky sebagai salah satu Kontestan Legislatif yang hari ini masih menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten.

Makmun mengatakan bahwa biasanya pada Pemilihan Legislatif, ada pergeseran suara antar Anggota satu Partai, yakni dari Anggota yang mendapatkan suaranya sedikit sehingga peluangan untuk lolos menjadi Anggota Legislatif sangat kecil, bergeser kepada Caleg yang memiliki suara cukup besar dengan peluang menjadi Anggota Legislatif cukup besar.

Hal ini memang tidak merubah suara Partai secara keseluruhan, namun pergeseran suara tersebut akan menguntungkan pihak tertentu, terutama pihak yang memiliki sumber daya.

“Kalau kecurangan pada tingkat Pilpres saya rasa sudah diverifikasi melalui rapat Pleno rekapitulasi berjenjang yang dihadiri para pihak, namun justru saya merasakan adanya pergeseran suara dalam satu Partai pada Pemilu Legislatif. Dimana suara partai memang tidak berubah, namun suara Caleg pada satu Partai bisa mengalami Perubahan,” ungkap Zakky.

Meskipun demikian, Zakky menyatakan bahwa pada sebuah Power Agama atau Permainan Kekuasaan, hampir semua pihak tanpa pandang bulu berusaha memaksimalkan peluang yang dimiliki untuk menambah suara, memaksimalkan peluang ini yang sering dimaknai sebagai sebuah kecurangan dalam Demokrasi.



Wartawan : Yudi Priharso


LEAVE A REPLY

Berita Wilayah