Partai Gerindra Persilahkan Demokrat Keluar Dari Koalisi Prabowo-Sandi

JAKARTA - MBC || Anggota Badan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) Andre Rosiade, mempersilahkan jika ada partai politik termasuk partai Demokrat jika ingin keluar dari koalisi Adil Makmur Prabowo-Sandi. Andre menyatakan bahwa tak ada paksaan kepada partai Demokrat untuk tetap bertahan dalam Koalisi.

"Kalau seandainya Teman-teman dari partai Demokrat ingin keluar dari koalisi Adil-Makmur itu hak Teman-teman partai Demokrat. Yang pasti prinsip nya Gerindra tidak akan memaksa atau Meminta-minta suatu partai bertahan dalam koalisi," tandas Andre kepada mediabantencyber.net Selasa (7/5/2019).

Andre tak mempermasalahkan jika partai Demokrat ingin bergabung ke barisan Istana. Menurutnya, tak perlu menunggu hingga akhir penghitungan suara. Yang penting ada etika Politiknya.

"Kalau sudah mendapatkan tawaran posisi Politik kenapa menunggu sampai tanggal 22 Mei, ambil saja sekarang, yang penting ada etika Politiknya dipakai, anda datang tampak Muka, pulang tampak Punggung begitu," jelasnya.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tersebut enggan menilai manuver politik Demokrat. Andre menegaskan, kepentingan BPN saat ini ialah mengawal C1 dan suara Pemilu 2019.

"Saat ini kami fokus mengawal C1, bukan komentar Individu atau kader Koalisi kalau ingin berkomentar bicara ya di forum Internal bukan di Media atau Medsos, habis waktu kami menanggapi kader Koalisi," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya bakal mengakhiri 'Kontrak' dengan Koalisi pengusung Pasangan calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, jika Pasangan calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai Pasangan calon Presiden terpilih oleh KPU. Sementara, jika Prabowo-Sandiaga yang ternyata terpilih, Demokrat bakal mengawal Pemerintahan baru.

"Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban Moril dalam Politik mengawal Pemerintahan. Tetapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan Menang maka kerjasama Koalisi berakhir, karena Pilpres berakhir," ujarnya di kantor KPU, Jakarta pada Senin (6/5/19).

Ferdinand menegaskan partai berlambang Bintang Mercy itu memiliki kedaulatan untuk menentukan sikap politik setelah penetapan pasangan calon presiden terpilih. Bisa tetap berada di luar pemerintahan, atau berada dalam Pemerintahan.



Wartawan : Bambang Tejo Lestioro


LEAVE A REPLY

Berita Wilayah