FKMTI Desak Komnas HAM Segera Tuntaskan Mafia Tanah di Indonesia

JAKARTA - MBC || Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) bersama sejumlah Ahli waris korban Mafia perampasan Tanah di Indonesia umumnya dan di Tangerang Selatan khususnya , Selasa (7/5/19) mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asazi Manusia (Komnas HAM) Jakarta. FKMTI mendatangi Komnas HAM guna mendesak Komnas HAM segera menyelidiki Kasus - kasus perampasan Tanah rakyat oleh para pengembang Perumahan.

Agus Muldya Natakusuma Sekjen Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) kepada mediabantencyber.net pada Selasa (07/5/19) menyatakan Bahwa, hak untuk memiliki Tanah merupakan Hak Asazi Manusia yang dilindungi oleh Undang - undang. Menurut Agus, selain banyak terjadi Diera Orde baru, kasus perampasan Tanah juga banyak terjadi Diera Reformasi 98. Padahal Pemerintahan saat ini tengah gencar melaksanakan program Sertifikasi Tanah untuk melindungi kepemilikan tanah Rakyat.

"Sangat ironi jika Pemerintah saat ini mengabaikan dan membiarkan Rakyat yang dirampas Tanahnya, berjuang sendiri puluhan Tahun dalam melawan para Mafia dan Perampas Tanah di Indonesia," terangnya.

Agus menambahkan, Beberapa contoh Tanah yang mengalami perampasan diantaranya adalah, perampasan Tanah milik Ibu Any yang sudah disertifikasi namun dapat dirampas dengan HGB. Ada juga Tanah Ibu Hasinah yang tanahnya dirampas meski sudah disertifikasi Hak Milik. 

"Bagaimana mungkin kalau sudah ada HGB sebelumnya, tapi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa mengeluarkan SHM ?, apalagi SHM asli tanahnya di Bintaro," ungkap Agus.

Kasus yang sama juga dialami oleh Engkong Sukra di Bekasi, tanahnya yang awalnya seluas 2.7 Hektar dikuasai oleh sebuah Perusahaan pengembang. Setelah mendapat protes dari berbagai pihak, akhirnya pihak BPN bersedia mengukur ulang Tanah tersebut, walaupun sempat dilarang oleh petugas keamanan Perusahaan pengembang tersebut.

"Untuk kasus di Bekasi, FKMTI merasa heran, bagaimana mungkin Petugas Negara bisa dikalahkan oleh Petugas Keamanan milik Konglomerat dan Pengembang," tegas Agus.

FKMTI berpendapat, sudah saatnya pihak Komnas HAM melakukan Investigasi kelapangan dan mengungakap pelanggaran HAM ini secara tuntas. Karena Komnas HAM ini sudah hampir 20 Tahun usianya, sehingga sudah seharusnya Komnas HAM memiliki kepekaan terhadap penderitaan Masyarakat.

"Komans HAM itu jangan mudah percaya ketika melihat kekuatan Hukum tetap yang dimiliki Perusahaan pengembang besar dalam soal perampasan Tanah milik Rakyat. Investigasilah kelapangan dan temui langsung rakyat korban para Mafia dan Perampasan Tanah jika Komnas HAM ingin mencari kebenaran yang Sebenar - benarnya," pungkasnya



Wartawan : Bambang Tejo Lestioro


COMMENTS
  1. 2019-05-08,08:21:54

    Robert Sudjasmin || rsudjasmin@gmail.com

    Kalo mau buka2an sy siap utk memperlihatkan bukti dari milik BPN sendiri dimana seorang kepala kantor pertanahan dgn berani menambahkan sebuah nama diatas peta PP.10/1961 sehingga Sertipikat Asli dijadikan Tanah Negara dan terbit Sertifikat hgb atas nama pengembang !! Dan ironisnya kenaikan pangkat si tersangka tsb bak meteor yaitu sebagai Deputy BPN RI.

LEAVE A REPLY

Berita Wilayah