Ratusan Mahasiswa Serukan Perlawanan Kongkrit Sistem Penindasan

KOTA SERANG - MBC || Aliansi Mahasiswa Pemuda Untuk Rakyat (AMPERA) dan Komite Perguruan Tinggi Nasional (KPTN), lakukan aksi turun kejalan Menuntut Segera diwujudkannya industri nasional dan mewujudkan Reforma Agraria sejati serta wujudkan Demokratisasi pendidikan yang Ilmiah dan mengabdi kepada rakyat. kamis (2/5/2019).

Ratusan massa yang lakukan Long March Pawai dari Kampus Untirta Hingga Alun - alun Kota Serang meliputi dari BEM KBM Untirta Serang, BEM FKIP Untirta Serang, BEM FAPERTA Untirta Serang, Persatuan Pemuda Indonesia (PPI), DPM KBM Untirta Serang, MPM Untirta Serang, SAPMA PP, Nasional Dmokratik People, Sekolah Mahasiswa Progresip, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Serang, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Menurut Kordinator Aksi Rafli mengatakan, Peringatan 1 Mei dan 2 Mei (May Day dan Hardiknas), setiap Tahun nya selalu di peringati oleh Klas Buruh dan Klas Pekerja lainnya, dan kaum pemuda di Indonesia secara Gegap - Gempita melalui berbagai aksi protes dalam bentuk Demonstrasi, Seminar, Rapat - rapat Akbar, Diskusi terbuka serta dalam berbagai Ragam Aktivitas lainnya yang serupa.

Tujuan umum dari keseluruhan kegiatan politik ini dimanapun di berbagai belahan dunia adalah sama, yaitu ingin memperjuangkan Hak - hak dasar Ekonomi, Sosial maupun Politik yang selama ini dirampas dan dicampakkan oleh Klas Penindas dan banyak Rezim anti rakyat diberbagai Negeri, terutama di Negeri - negeri Jajahan, setengah Jajahan dan bergantung seperti Indonesia.

"Pemuda dan Mahasiswa tidak terlepas dari seluruh skema penghisapan Imperialisme yang dijalankan oleh Pemerintahan. Secara umum, pemuda dihadapkan dengan persoalan khusus sesuai Sektor persebarannya.

Pemuda yang terserap dalam industri atau sektor perburuhan, telah dihadapkan dengan pemangkasan upah yang sedemikian rupa, melalui kebijakan Efisiensi produksi yang memaksakan mereka harus bekerja hingga melebihi waktu jam kerja, dan merampas hasil kerjanya melalui politik upah Murah." ungkapnya

Lebih lanjut Rafli menerangkan, atas dasar itu, perlunya perlawanan yang Kongkrit untuk melawan Sistem yang menindas, maka dari itu kami dari Elemen yang tergabung dalam AMPERA dan KPTN hari ini lakukan aksi turun kejalan (Demo-red).

"Selain bentuk - bentuk ketertindasan Buruh dan Petani, pemuda secara khusus juga memiliki persoalan pokok Sektoral, sebagai jaminan atas keberlangsungan hidup yang lebih baik, pemuda dihadapkan dengan sempitnya lapangan kerja, sehingga meskipun telah disulap dengan berbagai Manipulasi angka Statistik.

Seperti angka pengangguran pemuda di Indonesia sebanyak 8,2 juta per Februari 2017 naik dari tahun sebelumnya, serta terus meningkat berbanding lurus dengan angka kemiskinan 21,51 Juta / Maret 2017, data tersebut merupakan data yang dirilis oleh BPS, bahkan akan lebih parah jika dibandingkan dengan kenyataan sebenarnya.

Kenyataan tersebut, telah menjebak sebagian pemuda Indonesia kemudian terpaksa menjadi Buruh Migran (BMI/TKI) tanpa jaminan yang jelas atas kesejahteraan dan perlindungannya." terangnya.

Lebih dalam lagi Rafli menjelaskan "Ditengah penghisapan yang sedemikian hebat, dilapangan kebudayaan pemuda juga harus kehilangan kesempatan untuk dapat berpartisipasi penuh dalam mengembangkan kebudayaan masyarakat. Dan situasi tersebut ialah Akibat dari mahalnya biaya pendidikan yang terus meningkat, terbatasnya kuota penerimaan Peserta Didik disetiap jenjang pendidikan, serta berbagai bentuk Diskriminasi dalam penerimaan peserta didik.

Dalam kenyataannya sesuai data yang dirilis oleh BPS 2017, dari 258 Juta Jiwa penduduk Indonesia, terdapat 62,4 Juta Jiwa adalah Pemuda (Usia 16-35 Tahun), 35 Juta dari mereka yang usia Kuliah (18-25 Tahun) yang terserap kedalam jenjang Pendidikan Tinggi, tidak lebih dari 4,8 Juta Jiwa.

Selain bentuk diskriminasi yang terjadi di sektor pendidikan lanjut Rafli, ternyata, salah satu faktor merosotnya penyerapan pemuda Indonesia masuk kedalam jenjang pendidikan di karenakan alokasi APBN yang masih belum mencukupi kebutuhan pendidikan Indonesia, pada Tahun 2016 Rp 150,1 Triliun, pada Tahun 2017, Rp 416,1Triliun, pada Tahun 2018 Rp 444,1 Triliun dan pada Tahun 2019 Rp 492,5 Triliun.

"Menyongsong revolusi Indrustri 4.0 hari ini perhatian Pemerintah Daerah pun dari tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota tidak berubah, Revolusi Indrustri 4.0 yang menghapus kan tenaga kerja Non Ahli (Tingkat SMA/SMK), sedang kan Angka putus Sekolah dari SMA/SMK cukup Besar. tidak ada tindakan serius di lihat hari ini tidak ada Beasiswa yang di sediakan oleh Pemprov atau Pemda maupun jaminan untuk Anak - anak Buruh dan Petani yang ingin melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di Banten yang cukup Mahal.

Tambahnya, "Kita pun ketahui sendiri bahwa UMR Banten yang jadi gaji Buruh dan nilai tukar Petani di Provinsi Banten yang rendah pun ga akan mampu bayar uang kuliah, maka dari itu, perkuat Persatuan Pemuda Mahasiswa serta seluruh rakyat tertindas untuk berjuang mewujudkan pendidikan yang Ilmiah, Demokratis, dan mengabdi pada pemenuhan Hak - hak Demokratis rakyat." tandasnya.



Wartawan : Faizudin


LEAVE A REPLY

Berita Wilayah