Ungkap Seluruh Korupsi Di Tubuh PLN Dan Moratorium Proyek-proyek Yang Melibatkan Sofyan Basir

JAKARTA - MBC || Ditetapkannya Direktur Utama PLN, Sofyan Basir sebagai tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam kasus PLTU Riau 1 (Satu) semakin menegaskan masih banyaknya aroma busuk dalam Proyek - proyek Perusahaan Plat Merah, PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) Persero.

Sebelumnya kasus ini sudah menyeret nama besar seperti mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Erni Saragih, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Publik tentu sangat menyesalkan korupsi di tubuh PT. PLN (Persero).

Hal ini juga membuka tabir penyalahgunaan kewenangan dan arogansi Dirut PT. PLN, Sofyan Basir, jejak Korupsi Dirut PLN patut diduga tak hanya berhenti di kasus ini, dan masih melibatkan banyak pihak Relasi dan Posisi Strategis seorang Dirut PLN tentu berkaitan dengan banyak Stakeholder.

Atas hal tersebut, Aditya Iskandar Direktur Eksekutif JP BUMN (Jaringan Pengawas Badan Usaha Milik Negara), "Mendukung langkah KPK, untuk berani mengungkap dan mengembangkan Kasus Korupsi yang ada di tubuh PT. PLN. Kasus ini bisa menjadi pintu masuk aparat penegak hukum untuk membersihkan PT. PLN dari Oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan, serta langkah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi-Red) untuk mengevaluasi kinerja Kementerian BUMN. Jangan sampai kinerja Presiden yang Anti Korupsi tercoreng oleh beberapa Oknum." ucapnya mewakili JP BUMN

Selanjutnya, ia menyatakan beberapa sikap dan tuntutan kepada KPK. Pertama, "Meminta KPK untuk mengungkap tuntas semua yang terlibat dalam Korupsi PLTU Riau 1 (Satu). Patut diduga, masih banyak aktor lain yang ikut terlibat dalam kasus ini. Mantan Wakil Ketua Komisi VII tentu tak terlibat sendiri. Sama halnya dengan Dirut PLN, Sofyan Basir sebagai eksekutif tak mungkin bekerja sendiri, model Korupsi pemenang lelang proyek APBN ini sudah wajar jika melibatkan banyak pihak atau Korupsi berjamaah." pintanya

Kemudian kedua, "Meminta KPK juga memeriksa kasus Mark Up Proyek PLTD yang menggunakan 5 kapal pembangkit listrik terapung milik Perusahaan asal Turki, Kapowership Zeynep Sultan. Proyek tersebut menggunakan kapal pembangkit listrik terapung ini sangat dipaksakan, karena kualitas kapal yang terkenal tak bagus. Terjadi juga pembengkakan biaya untuk menggunakan sewa 5 kapal asal Turki daripada menggunakan PLTD Darat. Negara diduga mengalami kerugian hingga 75 Triliun." tambahnya

Dan ketiga "Meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan audit Investigasi sehingga dimoratorium semua proyek PLTU dan PLTD yang ditandatangani oleh Dirut PLN, Sofyan Basir. Patut diduga masih banyak praktik Korup dan Kongkalikong dalam beberapa Proyek - proyek di tubuh PLN yang melibatkan Sofyan Basir." tutup Aditya saat siaran pers

Sumber: Aditya Iskandar Direktur Eksekutif JP BUMN (Jaringan Pengawas BUMN)



Wartawan : Yudi Priharso


LEAVE A REPLY

Berita Wilayah