Sidang Lanjutan Korupsi Genset RSUD Banten, Begini Penjelasan LKPP

KOTA SERANG | MBC ||- Untuk mengurai peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan genset senilai 2,2 miliar di RSUD Banten, Tahun Anggaran 2015 Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten kembali menghadirkan ahli. Sidang lanjutan keterangan ahli digelar di PN Tipikor Serang, Rabu, (23/1/2019).

Kali ini,JPU menghadirkan Nosin, ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam keahliannya, dia menyampaikan mekanisme penyusunan HPS dan peran PPK sebagai pejabat yang harus mempertanggungjawabkan atas adanya kesalahan dalam penyusunan HPS.

"Sesuai Perpres 54 tahun 2010 mengatur dalam menyusun dan menetapkan HPS harus dilakukan oleh PPK, begitu ketentuanya meski dapat dibantu oleh tim pendukung," ujar Nosin pada saat menyampaikan pendapatnya.

Dikatakan Nosin, dalam penyusunan HPS, yang bertanggungjawab terhadap hasil survey dan keilmuan dalam menentukan HPS menjadi kewenangan PPK. Karena HPS merupakan dasar untuk menentukan harga, dan itu berdasarkan survey.

"Yang harus ditegaskan HPS tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan dasar untuk menghitung kerugian negara, karena itu penyusunan HPS harus cermat," jelasnya.

Dalam kasus pengadaan genset RSUD Banten lanjut Nosin, dia tidak diberikan data penunjang, dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran hanya mendengar cerita dari penyidik kemudian dikombinasikan dengan keahlian keilmuan yang dia kuasai.

"Kalau BAP dan data lainnya tidak diberi, menganalisa dari keilmuan yang saya miliki setelah mendengar cerita dari penyidik mengenai kasus posisinya," jelasnya.

Ketika didalami mengenai ahli yang tidak hadir kemudian berdasarkan hasil  negosiasi pembelian dan CV. Megah Teknik dan memperoleh discount. Menurut Nosin boleh saja dan itu sah-sah saja.

"Dibolehkan mendapat keuntungan dari discount, sedangkan ahli teknisi jika kerangka acuan kerja (KAK) tidak mengatur secara fisik harus hadir juga tidak melanggar," urainya.

Dikatakan Nosin, pembuktian kualifikasi dokumen hanya membuktikan keaslian dokumen yang dimasukan dalam lelang. Sedangkan mengenai ahli merupakan dari satu kesatuan dokumen yang tidak dapat dipisahkan.

"Sepanjang KAK masuk dalam dokumen, dan kehadiran ahli dapat dihadirkan secara pisik juga tidakpun tidak masalah, karena kualifikasi hanya melihat keaslian dokumennya saja," tukasnya.

Dadang Handayani, kuasa hukum Adit dan Endi usai sidang menyampaikan, bahwa ketidak hadiran tekhnisi yang dipersoalkan Jaksa sudah terjawab. Jadi tuduhan adanya  penyimpangan dengan tidak menghadirkan teknisi ahli dalam pembuktian dokumen terbantahkan, karena semua tidak diatur dalam kerangka acuan kerja (KAK).

"Sudah terbantahkan kan, karena ketidak hadiran ahli dalam pembuktian artinya tidak diatur dalam KAK, jadi sudah clear tu," ujar Dadang menegaskan.

Seperti diketahui sidang lanjutan pengadaan genset sebesar Rp 2,2 miliar menjerat Plt Direktur RSUD Banten, dr Sigit Wardaja, staf  CPNS, Adit Hirda Restian dan pengusaha Endi Suhendi. Oleh karenanya keterangan ahli dari LKPP tersebut menyelesaikan seluruh saksi yang dihadirkan jaksa. (faiz)



Wartawan : Faizudin


LEAVE A REPLY

Berita Wilayah