Sidang Korupsi Genset RSUD Banten, Saksi Ahli: HPS itu Estimasi, Penyedia Jasa Tak Salah

KOTA SERANG - MBC ||- Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan genset di RSUD Banten, Tahun Anggaran 2015 senilai Rp. 2,2 miliar kembali di gelar di pengadilan PN Tipikor Serang, Banten, Rabu (30/1/2019).

Dalam sidang Tipikor tersebut, kali ini giliran kuasa hukum Terdakwa menghadirkan dua saksi yang meringankan (a de charge) yaitu Yogi Dinamara dan Aris Budiman, Keduanya merupakan staf RSUD Banten. Sedangkan saksi ahli dari Pengadaan Barang/ jasa independen, Atas Yuda Kananta.

Yogi Dinamara yang juga sebagai tim survey pengadaan genset, dalam kesaksiannya menyampaikan bahwa saat diperintahkan untuk melakukan survei, dia bersama Adit tidak mengerti apa-apa dengan tugasnya yang sebagai tim survey.

Sedangkan yang memegang kendali survei tersebut adalah atasannya yaitu Hartati. Mereka berdua harus kemana-mananya hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasannya tersebut.

"Pejabat PPTK-nya kan ikut, jadi saya sama Adit tidak memahami survey, dan semua itu atas kendali ibu Tati," kata Yogi.

Dikatakan Yogi, pada saat akan melaksanakan survei, dia di telepon oleh Asep Rohana sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) sebelum ibu Hartati, untuk pergi bersama-sama dengan orang suruhannya. Belakangan diketahui dua orang yang menemani yogi dan ari tersebut yaitu Jaelani dan Tamim yang diketahui anak buahnya Iwan Ruspriady.

"Saya hanya menjadi supir saja, untuk parkir di Mall Of Serang (MOS) dan pindah ke mobil Tamimpun atas perintah bu Tati, tekhnis survey dan apa-apa setelah datang di distributor saya selanjutnya tidak mengerti," ujarnya.

Aris Budiman pada sisi lain menyampaikan, tugas staf hanya membuat draft saja. Mengenai drafter (dokumen) tersebut mau digunakan atau tidak semua menjadi kewenangan pimpinan bukan lagi menjadi tanggungjawab staf.

"Tugas staf seperti itu, tidak dalam kontek menandatangani. Sedangkan penomeran SK biasanya dengan tulis tangan tidak diketik di komputer," urainya.

Sementara itu dari ahli Pengadaan Barang atau jasa, atas Yuda Kananta dengan lugas menyampaikan, mengenai penyusunan harga penilaian sendiri (HPS), siapapun yang mengetik maupun membuatnya yang bertanggungjawab terhadap HPS tersebut adalah pejabat PPK.

Menurut Yuda, berkaitan dengan survei, menyusun kerangka acuan kerja (KAK) maupun HPS yang menandatangani adalah PPK. Maka dalam Perpres 54 Tahun 2010, PPK lah yang seharusnya bertanggungjawab.

"Perpres jelas mengatur seperti itu, jadi tidak harus dipertentangkan lagi," tandasnya.

Persidangan perkara tersebut akan dilanjutkan dua pekan ke depan, dengan agenda masih menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli dari terdakwa. (faiz)



Wartawan : Faizudin


LEAVE A REPLY

Berita Wilayah