Peredaran Miras Merajalela, LMPI Geruduk Kantor Pemkab Serang, Begini Kata Bupati Tatu...

KABUPATEN SERANG - MBC ||- Organisasi Laskah Merah Putih geruduk kantor bupati serang, mereka melakukan aksi unjuk rasa terkait masih maraknya tempat hiburan malam dan peredaran miras yang masih menyalahi aturan izin di wilayah kabupaten serang. Kamis (31/01/2019).

Menurut ketua Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) kabupaten serang Wahyudin Safei, aksi demo ini terkait masih banyaknya tempat hiburan malam yang berada di kabupaten Serang yang masih beroperasi.

"Padahal, mereka tidak mempunyai ijin tempat hiburan, melainkan restoran, tapi kenyataannya disana khususnya di wilayah lingkar selatan kramat watu kabupaten serang masih berlangsung, hiburan karaoke maupun peredaran mirasnya."ungkapnya kepada Mediabantencyber usai aksi unjuk rasa.

Kemudian, lanjut Wahyudin, aksi kali ini juga suatu bentuk pertanyaan pada pemkab serang terkait izin pabrik miras yang berada dilingkungan masyarakat Serang, Padahal wilayah Cikande kabupaten Serang dikenal sebagai wilayah yang agamis.

"Kita meminta pada pemerintah kabupaten serang agar meninjau ulang izin dan legalitas dari pabrik miras di cikande tersebut." jelasnya.

Terkait izin pabrik miras itu juga, Wahyudin mengaku akan melakukan pengawasan kepada bupati Serang mengapa izin tersebut dapat dikeluarkan.

"Kita akan lakukan audensi nanti kepada ibu bupati kenapa itu bisa terjadi, kalau bicara Pemkab serang dalam hal ini kecolongan, kita juga belum bisa menjastifikasi, tetapi izin dari OSS itu yang dari pemerintah pusat, kita mensinyalir itu yang terjadi." terangnya.

Yang jelas, Wahyudin menegaskan, sesuai dengan regulasi yang ada, dengan peraturan perundang undangan yang ada bahwa peredaran minuman keras di kabupaten serang harus di cegah.

" Cegah peredaran miras di kabupaten serang, dan segera cabut izin pendirian pabrik miras di cikande itu." tandasnya.

Sementara itu Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang menemui masa aksi di pendopo kabupaten serang mengatakan, terkait tempat hiburan yang tidak berizin yang berada di wilayah kabupaten serang pihaknya mengaku telah melakukan beberapa kali penertiban.

"Kalau penertiban udah jalan ko, kalau kita (Pemkab Serang) kan udah jelas perdanya, di kabupaten serang tidak boleh ada tawar menawar, peredaran miras itu yang di perbolehkan hotel bintang empat dan hotel bintang lima dan di minum di dalam itu sesuai perdanya. Kalau yang lain tidak bisa tawar menawar, karna terbentur perda, karena pembuatan perda itukan hasil kesepakatan masyarakat disini dikabupaten Serang." ungkapnya.

Terkait adanya pabrik Miras yang berada di wilayah kabupaten serang sendiri, Tatu mengaku untuk hal tersebut saat ini belum tuntas, dan pihaknya masih mencari kepastian perizinannya, pihaknya juga masih mendalami sejauh mana proses dan hasil permentasi yang disebutkan dalam usahanya serta hasil produksinya serta pasarannya.

" Ga, mereka nyebut miras itu ga, karna kita (Pemkab Serang) nanya sama pihak modrenlandnya, kan itu didalam modrenland, itu mereka menyampaikan, mengelola sari buah atau permentasi, nah itu kita sedang dalami permentasinya selerti apa. Terus kemana pasarnya, jadi kalau mereka sebut itu permentasi kan itu kembalinya ke alkohol. Kalau udah bicara alkohol kita bicara perda.


Tatu mengaku bahwa ia baru tau kalau itu permentasi, belum tau kadar alkoholnya udah masuk yang dilarang di perda apa belum.


"Terus pemasarannya saya baru tau secara sepintas dari pihak modrenland bahwa pasarannya itu bukan di banten, pasarnya keluar, tapi itukan harus dibuktikan, pemda serang sudah ada kordinasi dengan pihak moderenland dan juga pihak kepolisian, nanti terkait tadi (miras), kalau kadar alkoholnya tidak menabrak perda ya ga masalah, tapi kalau nabrak perda ya itu tadi ini pasarannya kemana." ucapnya.

Tatu juga menambahkan, untuk perizinan Online Single Submission (OSS) yang di tempuh memang untuk saat ini banyak yang mengeluhkan, dan juga belum tersosialisasi dengan baik, banyak yang mengajukan izin tidak berkordinasi lagi dengan pemda padahal izin lingkungan itu nantinya di keluarkan oleh pemda.

"Sekarang inikan kita (Pemkab serang) jadi tempat pengaduan masyarakat, bangunan ngedadak yang telah ada tanpa ada izin tertulis dari masyarakat yang mengizinkan, itu udah ga bisa, izin masyarakatnya kan ga ada dan kita pun gak bisa (harus ditindak tegas)." Tambahnya. (faiz)



Wartawan : Faizudin


LEAVE A REPLY

Berita Wilayah