Sidang Kasus Genset RSUD Banten: Jaksa Ngamuk Disebut Pengacara Dzolim

KOTA SERANG - MBC ||- Sidang kasus Pengadaan genset RSUD Banten kembali digelar. Agenda sidang kali ini menghadirkan saksi yang meringankan dari terdakwa. Seperti biasa sidang dilangsungkan di gedung utama ruang Tipikor PN Serang, Rabu (13/2/2019).

Ada insiden keributan antara pengacara Dadang Handayani dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kartono dalam sidang lanjutan tipikor kasus genset tersebut. Keributan itu bermula dari keterangan saksi dalam pembuktian SLO.

"Anda ini zhalim, mau menghukum orang yang tidak berdosa," teriak Dadang.

Saksi meringankan (a de charge), Dede Suparman menyampaikan, dia termasuk sebagai tenaga tekhnisi yang dilampirkan dalan perusahaan Endi sebagai tekhnisi K3.

"Ya benar saya hadir pada saat pembuktian bersama Endi, sedangkan Robi dan Heri saya tidak kenal, dan pembuktian itu hanya melakukan pembuktian keaslian dokumen," katanya.

Sementara itu saksi dari Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN) Bambang membenarkan bahwa Sertifikat Laik Operasi (SLO) tersebut yang mengeluarkan adalah lembaganya.Namun hal tersebut atas permintaan saudara Endi.

Sertifikat tersebut diberikan sebagai lisensi keamanan konsumen terhadap instalasi yang tersambung. Jadi pekerjaan instalasi tegangan rendah, dalam keamanan konsumen. SLO diwajibkan dimiliki dengan beberapa syarat yang sudah ditetapkan berdasarkan UU No 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

"Biaya SLOnya sekitar 7 juta untuk 500 KVA, tapi mengenai gambar dan registrasi ada asosiasi lain yang mengurus, harganya tergantung si pemohon dan yang mengeluarkan gambar, kita hanya masuk pada sertifikatnya saja, bukan dalam prosesnya," ujarnya.

Perdebatan mengenai SLO antara Jaksa Penuntut Umum, Kartono dengan Kuasa Hukum terdakwa, Dadang Handayani sempat memanas. Beruntung insiden tersebut dapat diredakan sehingga keterangan saksi dapat dilanjutkan.

Dadang Handayani usai sidang menyampaikan, bahwa dalan kasus ini dari awal sudah dipaksakan dan mencari-cari salahnya Adit dan Endi, sedangkan yang menjadi otak dari perbuatan tersebut dibiarkan bebas.

"Gimana tidak dzolim, saya dukung upaya penegakan hukum, apalagi dalam kasus tipikor. Orang yang baru belajar hukum saja pasti miris melihat kasus ini, coba CPNS yang tidak memiliki kekuasan dan jabatan didakwa nguasai data, kemudian ada kerugian keuangan negara, kerugian dimananya, coba berani tidak itu otak pelakunya diadili, jangan main pilih-pilih kaya gini, kacau ini," kecamnya.

Menurut Dadang, dari awal sidang digelar dan dalam pembuktian saksi dan bukti sudah jelas perannya terlihat siapa yang menjadi intelektual dadernya. Kalau tujuannya mau menghukum, ya begini penegakan hukum kita dimainkan karena kekuasan dan kewenangan penyidik. Dan penegakan hukum seperti ini yang harus dilawan, jangan sampai orang-orang yang tidak bersalah dihukum.

"Tidak boleh dibiarkan, dan kita tidak akan diam. Kalau tidak terbukti, bebaskan. Jangan pula mencari-cari, bahaya ini sepertinya berhukum menabrak hukum, harus dilawan," tukasnya.

Sementara ahli Hukum Administrasi Negara (HAN), Dr. Firdaus dalam pendapatnya menyampaikan, yang menjadi ruang dari pengadaan barang dan jasa adalah Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres No 70 Tahun 2012 dengan tegas mengatur mengenai tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Itu undang-undangnya, peraturan dan kewenangannya ada dalam Perpres tersebut. yang disebut dengan PPK adalah yang menandatangani kontrak dan pembayaran, bukan sebagai pada saat kekosongan jabatan, kemudian diisi oleh Plt yang kewenangannya itu dibatasi," tuturnya.

Menurut Firdaus, apabila mau berhukum, mau menegakan hukum yang merencanakan kegiatan dan yang menandatangi kontrak, itulah yang seharusnya mempertanggungjawabkan. Sedangkan posisi Sigit Wardaja berada ditengah-tengah yang tidak merencanakan dan tidak menandatangani kontrak.

"Kasus ini sungguh luar biasa, sudah tegas dalam Perpres diatur bahwa HPS tidak bisa dijadikan untuk menghitung kerugian negara, lalu dipaksa harus terbukti dan menabrak aturan yang memayunginya, ini cara berhukum model apa? jika sudah begini," jelasnya. (faiz)



Wartawan : Faizudin


LEAVE A REPLY

Berita Wilayah